Penulis : Hari Utami Dewi
 
PENDAHULUAN

Satuan pendidikan atau sekolah dalam menjalankan program-programnya tentu tidak lepas dari kebijakan pendidikan yang diterapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan pendidikan menurut H.A.R Tilaar dan Rian Nugroho (2008;140) yaitu keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat dalam suatu kurun waktu tertentu. Pasti setiap sekolah memiliki kebijakan yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, meskipun secara sentralisasi kurikulum telah ditetapkan dengan menggunakan kurikulum 2013.

Sekolah yang berkompeten adalah sekolah yang memiliki kualitas mutu pendidikan yang baik sesuai 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasioanal yang bermutu dengan tujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. SNP dikembangkan, dipantau pelaksanaannya dan dievaluasi oleh sebuah lembaga (badan) mandiri dan independen yang disebut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Sebagaimana amanat UU RI Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, satuan pendidikan (sekolah) senantiasa menjalankan amanat tersebut dengan baik, menjalankan SNP dan senantiasa melaksanakan pendidikan sesuai dengan realnya, sebagaimana yang dilakukan oleh  SMA Negeri 1 Sumenep, merupakan sekolah yang memiliki mutu baik, yang dibuktikan dengan prestasi-prestasi yang dicapai selama ini, out put yang berkualitas, dan terpilih sebagai sekolah rujukan, dan sekolah favorit di Sumenep. Sebelumnya  SMAN 1 Sumenep  masuk pada golongan sekolah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). SMAN 1 Sumenep memiliki letak geografis yang sangat strategis berada di wilayah perkotaan dengan jumlah mencapai 1080 peserta didik.

Kebijakan pendidikan SMAN 1 Sumenep yang dilakukan saat ini adalah menerapkan program SKS (Sistem Kredit Semester) sebagai sekolah pertama dan salah satu sekolah yang menerapkan SKS di Madura, merupakan sekolah yang berani melangkah lebih maju dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan kebijakan yang diambil adalah untuk memberikan layanan kepada peserta didik dengan memfasilitasi masa pendidikan peserta didik belajar selama 2 tahun.

Dengan demikian rumusan masalah dalam makalah ini adalah Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan program SKS SMAN 1 Sumenep dapat berjalan efektif ? Untuk mengetahui keefektifannya akan dibahas secara runtut dan jelas dalam makalah ini selanjutnya.

PARADIGMA SKS

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 1 menyebutkan bahwa Sistem Kredit Semester selanjutnya disebut SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menyepakati  jumlah beban belajar yang diikuti  dan/atau strategi belajar setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajarnya.

SKS diselenggarakan melalui pengorganisasian pembelajaran bervariasi dan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel. Pengorganisasian pembelajaran bervariasi dilakukan melalui penyediaan unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik. Pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing.Unit pembelajaran utuh disebut juga dengan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM).

    Adapun prinsip-prinsip SKS sebagai berikut; Setiap Peserta didik harus diperlakukan dan dilayani, proses belajar dan pembelajaran harus dirancang dan dikembangkan.Setiap peserta didik harus difasilitasi, penilaian hasil belajar peserta didik harus menggunakan penilaian acuan patokan berbasis kompetensi atau tugas  otomatis, bahan belajar dan pembelajaran harus menggunakan paket belajar utama, serta program pendidikan harus sepenuhnya menggunakan Struktur Kurikulum 2013.

Seluruh mata pelajaran yang diwajibkan harus ditempuh oleh setiap peserta didik. Karena itu setiap peserta didik memiliki kuota belajar di SMA sama selama 6 (enam) semester, tidak boleh ada pemampatan ke dalam program kurang dari enam semester. Dalam implementasi SKS proses pendidikan diprogramkan agar setiap peserta didik dapat belajar lebih efisien sehingga lama belajarnya bisa kurang dari 6 (enam) semester dengan cara menyelesaikan penguasaan setiap/seluruh mata pelajaran lebih cepat. Bagi peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan seluruh mata pelajaran sesuai waktu belajar yang tersedia (8 semester) harus tetap difasilitasi sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratan dalam Kurikulum.

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN SKS

  Persiapan untuk pelaksanaan SKS di SMAN 1 Sumenep tahun 2018 dengan mengadakan in servis Training atau pelatihan kepada semua guru untuk membekali wawasan dan pengetahuan tentang SKS. Meskipun regulasi dan panduan SKS cukup jelas, namun saat awal pelaksanaan SKS terdapat kendala dan masih meraba, sejauh mana keefektifan SKS di sekolah.

Para guru dituntut untuk menyusun Unit Kegiatan Belajar Mandiri  (UKBM) baik dalam bentuk modul ataupun e modul. Penyusunan UKBM menuntut kreativitas dan inovasi guru agar peserta didik dapat terlayani dengan baik. UKBM berisi langkah-langkah pembelajaran mandiri disertai materi di dalamnya, dan tugas otomatis. Peserta didik juga dituntut untuk memahami materi pelajaran secara mandiri, karena dalam satu kelas ada tiga kategori, yakni kelompok lambat belajar, kelompok sedang / cukup, dan kelompok cepat belajar.

Pengelolaan PBM (Pelaksanaan Belajar Mengajar) yang heterogen dengan variasi peserta didik tersebut, tentu guru lebih ekstra dalam mengajar dan harus melayani semua peserta didik. SKS lebih menekankan pada belajar mandiri sesuai dengan UKBM yang memuat pencapaian KD (Kompetensi Dasar).  Karena bersifat mandiri dan tidak klasikal, maka guru jarang menjelaskan sehingga peserta didik merasa kurang paham dengan materi. Berbeda bagi peserta didik yang tergolong belajar cepat mereka difasilitasi menjalani program studi selama 6 semester atau 2 tahun sehingga mereka merasa diuntungkan. Namun mendapatkan peserta didik yang belajar cepat sangat sulit hanya 0,2 persen dari semua kelas per-angkatan.

Entry dapodik-e-rapor dan validitas data GTK cukup rumit bagi operator dapodik, karena ada peserta didik dalam dua tahun menjalani 6 semester. Tentunya perlu up date data dan sinkronisasi secara berkala sesuai kebutuhan. Begitu pula saat pengisian PDDS (Pengisian Pangkal Data Sekolah) merupakan basis data yang berisi rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa untuk pendaftaran SNMPTN, maka peserta didik yang menjalani program belajar cepat atau KBDR (Kelompok Belajar Di Atas Rata-rata) perlakuannya sama dengan yang biasa, yaitu melaporkan rapor 5 semester.

Problematika yang lain, peserta didik merasa di kejar tugas dan harus tuntas nilai semua mata pelajaran, jika tidak tuntas maka tidak bisa melanjutkan ke semester selanjutnya sehingga peserta didik ini tergolong lambat belajar. Sedangkan SMAN 1 Sumenep tidak melayani program 8 semester. Dalam peraturan akademik, jika tidak mencapai ketuntasan dan tidak bisa melanjutkan ke semester berikutnya, maka diberikan kesempatan untuk belajar di sekolah lain.

Secara psikologis peserta didik yang tergolong KBDR merasa kurang nyaman berkumpul dengan kakak kelas di semester 6, perlu kondisi mental yang kuat dan adaptif  agar mereka tetap semangat belajar.

SOLUSI

Tidak ada kesulitan tanpa ada jalan keluar, begitupun pelaksanaan SKS ini. Semua rintangan dan kendala dapat diatasi dengan baik. Perlu sinergis dari semua stake holder sekolah dan dukungan penuh dari kepala sekolah. Salah satu solusi yang diambil adalah pembentukan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) beranggotakan beberapa guru dan tim IT, yang berada  di bawah garis koordinasi Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum. Tim inilah yang menyumbangkan ide kreatif, menyusun peraturan akademik, mengatur pelaksanaan SKS dengan sistematis, dan mencari jalan keluar setiap permasalahan.

Berikut ini tabel masalah dan solusinya:

No Masalah/ Kendala Solusi dan Alternatif Pemecahan Masalah
1. UKBM a. Manfaatkan BTP (Buku Teks Pelajaran) sebagai bahan ajar utama.

b. Pemberian motivasi dan latihan menyusun UKBM

c. Reward bagi guru yang menyusun UKBM

2. Pengelolaan PBM yang heterogen a.Pemetaan Peserta didik KBDR sejak awal masuk

b.Terdapat guru pengajar kelas regular dan guru KBDR

c. Pemahaman materi diprioritaskan sejalan dengan ketuntasan

d. Bagi Peserta didik yang tidak tuntas dalam satu semester diberikan kesempatan mengikuti PLSP (Program Layanan Semester Pendek)

3. Entri data dapodik, e rapor, PDDS dan  validatasi GTK. a. Pelatihan operator dapodik oleh satgas dapodik

b. Tertib dan patuh entri data dapodik

4. Psikologis Peserta Didik dalam program SKS a. Dukungan guru BK dalam memotivasi peserta didik dan mengasesmennya.

b.  Tidak banyak tuntutan tugas terhadap peserta didik tapi ketuntasan tercapai sesuai target KD.

c. Dukungan dari wali murid dalam pelaksanaan SKS

KESIMPULAN

Apapun kebijakan sekolah yang diimplementasikan bisa berjalan atau tidak, tergantung beberapa indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stake holder. Sebagaimana kebijakan pelaksanaan SKS di SMAN 1 Sumenep dari awal hingga saat ini, telah melalui proses yang panjang dan kerja keras. Bukan hal mudah sekolah menerapkan SKS tanpa disertai  kemauan yang kuat dari semua unsur di sekolah.

Esensi SKS adalah melatih peserta didik belajar mandiri agar tercapai kreativitas,  berkembang potensinya serta menguasai materi dengan baik. Peran guru sebagai fasilitator, melatih, membimbing, dan mengarahkan. SKS bukan belajar Sistem Kebut Semalam, tapi belajar dengan menggunakan Sistem Kredit Semester. Butuh perencanaan matang, pelaksanaan yang berlandaskan regulasi dan pedoman dari pemerintah, serta evaluasi yang baik.

Pada hakekatnya setiap implementasi kebijakan di sekolah tidak terlepas dari problematika, demikian pula penerapan SKS di SMAN 1 Sumenep. Problematika bukan penghalang menuju sukses, justru tantangan yang harus dipecahkan. Siapa yang menaklukkan tantangan maka akan sukses. Jangan takut memulai hal baru,  karena hal baru sebagai wahana belajar dalam berinovasi dan berkarya. Terus maju pantang mundur, sukseskan program pemerintah dan sambut dengan baik lalu terapkan.

Pelaksanaan SKS di SMAN I Sumenep berjalan efektif, hal ini terbukti out put peserta didik yang menjalani program belajar selama 2 tahun diterima di perguruan tinggi negeri baik jalur SNMPTN maupun jalur SBMPTN. Semua kendala yang dialami dapat diatasi dengan dukungan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Madjid, Dr, 2018, Analisis Kebijakan Pendidikan, Samudera Biru, Yogyakarta.

Direktorat Pembinaan SMA, 2017, Pedoman Penyelenggaraan Program SKS di SMA.

https://mankotapasuruan.sch.id/blog/standar-nasional-pendidikan-dan-regulasinya

One Thought to “EFEKTIFITAS PROGRAM SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DI SMA NEGERI 1 SUMENEP”

  1. faktor-faktor penentu keberhasilan dan kegagalan impementasi kebijakan termasuk kebijakan sks tergantung pada komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (William N. Dunn). terima kasih..

Leave a Comment